Pangkalpinang, 27 Oktober 2026-jejakberitaonline.com-Masyarakat Babel yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya di ruang Ketua DPRD Babel, Selasa (27/10/2026) siang,
Aliansi Umat Islam Bangka Belitung yang tergabung di dalamnya para ulama dan tokoh umat Bangka Belitung, menyampaikan permohonan audiensi ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tuntutan mereka, menyikapi panjangnya antrean kendaraan di SPBU di hampir seluruh Provinsi Bangka Belitung dalam waktu yang sudah cukup lama. Sehingga dianggap semakin menyusahkan masyarakat.
Selain itu, aliansi ini juga menyoroti Harga eceran BBM subsidi khususnya pertalite yang sudah mencapai harga Rp14.000-Rp15.000 per liter di Kota Pangkalpinang.
Bahkan di beberapa daerah seperti di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat telah mencapai Rp 17.000 per liter. Mereka minta pemerintah daerah dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan dirinya telah menerima perwakilan ulama se-Pulau Bangka.
Mereka menyampaikan terkait kondisi riil di lapangan terkait carut-marutnya antrean BBM di Babel.
“Ternyata itu berdampak bukan hanya kepada yang menggunakan BBM. Tetapi ada indikasi menyebab sembako juga naik. Kita dengar dari salah satu pedagang, beliau banyak rugi karena tidak dapat BBM sehingga tidak dapat menyuplai sehingga barang daganganya busuk,” kata Didit kepada Bangkapos.com, Selasa (27/10/2026).
Kata Didit, akibat lamanya antrean BBM menyebabkan warga tidak salat Magrib, bahkan Isya juga lewat. Karena mengantre BBM di SPBU.
“Menurut kita ini sudah di luar batas kewajaran. Maka sudah kita petakan, kendala-kendala ada di mana. Mereka menyampaikan ada indikasi juga, di internal SPBU yang tidak fair,” katanya.
Didit menegaskan kedepan DPRD Babel bakal mencarikan solusi untuk dapat menyelesaikan persoalan BBM ini ke PT Pertamina di wilayah Bangka Belitung.
“Kami sudah mengundang GM Pertamina, Bapak Kapolda, eksekutif dan seluruh pemiliki SPBU untuk bisa hadir, pada Kamis (29/10/2026) pukul 13.00 WIB di ruang Banmus,” kata Didit.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan persoalan antrean BBM ini harus segera diselesaikan karena bakal berdampak pada kondisi sosial di Babel.
“Kita harus selesaikan ini, kalau tidak dan jika dibiarkan saya khawatir ini akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung. Disampaikan oleh para ulama tadi, kondisi saat ini. Melalui pemerintah daerah, Pertamina, harus segera menyelesaikan ini untuk mencari solusi,” katanya.
Didit memastikan perlu adanya langkah-langkah preventif. Sehingga persoalan antrean BBM ini tidak terjadi lagi di Provinsi Bangka Belitung.***Red)