Pangkalapinang,31/8/2026-jejakberitaonline.com- Ketidakpastian pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat membuat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah daerah tidak gegabah dalam menyusun anggaran.
DPRD Babel menegaskan APBD harus disusun secara realistis dengan berpijak pada kemampuan keuangan daerah dan proyeksi pendapatan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Edi Nasapta, mengatakan kondisi fiskal daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah belanja pemerintah.
Menurutnya, program pembangunan tidak boleh hanya disusun berdasarkan harapan terhadap pendapatan yang belum memiliki kepastian.
“DPRD mendorong agar pemerintah daerah menyusun anggaran secara realistis dengan berpijak pada proyeksi riil pendapatan daerah dan kepastian transfer pusat,” ujar Edi Nasapta usai rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel di Pangkalpinang, Senin (31/8/2026).
Edi menegaskan, penyusunan anggaran yang realistis menjadi salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan fiskal Provinsi Kepulauan Babel.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah harus mampu menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, menurut Edi, tetap harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran daerah.
DPRD Mulai Susun Agenda Pembahasan Sebulan ke Depan Saat ini, DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah mematangkan sejumlah agenda strategis melalui rapat Badan Musyawarah.
Agenda tersebut disusun untuk mengatur ritme pembahasan berbagai persoalan penting selama satu bulan ke depan.
Tidak hanya membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2027, DPRD juga menyiapkan agenda pengawasan terhadap sektor perkebunan kelapa sawit serta evaluasi tata kelola pemerintahan.
Dengan sejumlah agenda tersebut, DPRD Babel dihadapkan pada tugas untuk memastikan pembahasan anggaran berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan proses pengawasan terhadap berbagai persoalan strategis daerah.
APBD Perubahan 2026 Dikejar Rampung Bulan Ini
Edi mengatakan DPRD Babel menargetkan pembahasan hingga pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dalam bulan ini.
Sementara itu, pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2027 masih memiliki ruang waktu hingga bulan berikutnya.
Namun, kepastian realisasi DBH tetap menjadi salah satu faktor yang dinantikan untuk memperkuat kemampuan fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Apabila DBH dapat direalisasikan, ruang keuangan daerah diharapkan semakin terbuka untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“DPRD menargetkan pembahasan serta pengesahan APBD Perubahan 2026 dapat diselesaikan pada bulan ini. Sementara itu, rangkaian pembahasan APBD Induk 2027 masih memiliki ruang waktu hingga bulan berikutnya, sembari menunggu kepastian realisasi DBH guna memperkuat ruang fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik,” tutupnya.