Pangkalpinang,6/2/2026-jejakberitaonline.com-Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan keseriusan penuh dalam mengawal percepatan pembangunan Pelabuhan Pangkalbalam.
Langkah strategis tersebut bahkan dikebut hingga tingkat pusat melalui koordinasi langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI di Jakarta.
Melalui kunjungan kerja resmi pada Kamis, 5 Februari 2026, Komisi III DPRD Babel melakukan sinkronisasi rencana pembangunan pelabuhan bersama Direktorat Pembangunan Indonesia Barat.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi III Taufik Rizani, A.Md, didampingi Sekretaris Johan Vigario, SE, serta anggota Imam Wahyudi, S.IP, MH, Leviyan, Bobby, dr. Zarril, dan H. Rustam Mataris. Pertemuan turut dihadiri Fidelia Silvana, Rima Wilya, Kabid Kepelabuhanan Runnaidi, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam pemaparannya, Imam Wahyudi menegaskan bahwa percepatan pembangunan Pelabuhan Pangkalbalam bukan lagi sekadar wacana, melainkan agenda prioritas nasional.
Proyek tersebut telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), sehingga membutuhkan percepatan realisasi melalui sinergi pemerintah daerah dan pusat.
“Target percepatan ini harus kita kejar. Pelabuhan Pangkalbalam sudah menjadi bagian dari PSN, artinya negara juga berkepentingan untuk mewujudkannya,” tegas Imam.
Menurutnya, Bangka Belitung membutuhkan pelabuhan besar dan representatif untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan sekaligus mendukung posisi daerah sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Dari sisi ekonomi, pembangunan pelabuhan diyakini akan mendorong pertumbuhan daerah, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan UMKM di kawasan sekitar.
“UMKM akan hidup, aktivitas ekonomi meningkat, dan tentu akan menarik investor serta pihak luar untuk datang ke Bangka Belitung,” tambahnya.
Upaya percepatan ini juga selaras dengan program Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, yang mendorong kawasan Kepelabuhanan Pangkalbalam menjadi kawasan ekonomi biru. Jika terealisasi, kawasan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Bangka Belitung.
Selain itu, rencana pengerukan pelabuhan dinilai membuka peluang tambahan karena material hasil pengerukan memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan, bergantung pada kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan PT Timah.
Pihak Direktorat Pembangunan Indonesia Barat merespons positif langkah tersebut dan menyatakan kesiapan mendukung percepatan, dengan harapan seluruh tahapan, termasuk kesiapan anggaran, dapat segera dituntaskan***Red)