Toboali,16/5/2026-Jejakberitaonline.com- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 di daerah pemilihan Bangka Selatan, Jumat (15/05/2026)
Kegiatan reses tersebut berlangsung di Kelurahan Tanjung Ketapang dan Kelurahan Toboali Kota, Kecamatan Toboali, serta disambut antusias masyarakat, terutama kaum ibu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ketua RT, hingga kepala lingkungan dari dua kelurahan tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berbagai aspirasi disampaikan warga dalam dialog bersama anggota dewan, mulai dari persoalan infrastruktur, bantuan UMKM, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan nelayan dan penerangan lingkungan.
“Semua masukan yang disampaikan warga akan kami catat dan bawa ke sidang paripurna. Khususnya yang masuk ranah Bapemperda, akan kami kaji untuk menjadi bahan penyusunan Perda di tahun 2026 ini,” ujar Ferry usai kegiatan.
Sebagai Ketua Bapemperda DPRD Babel, Ferry menekankan pentingnya menghadirkan produk hukum daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan daerah.
“Perda itu harus berpihak ke rakyat. Jangan sampai dibuat hanya formalitas. Kita dorong Perda yang mempermudah investasi, melindungi UMKM, dan menjaga lingkungan Babel,” tegasnya.
Dalam reses tersebut, terdapat sejumlah aspirasi prioritas yang menjadi perhatian masyarakat. Di sektor infrastruktur, warga meminta adanya perbaikan jalan lingkungan dan drainase yang dinilai sudah perlu mendapat perhatian pemerintah.
Di bidang ekonomi, masyarakat berharap adanya bantuan modal usaha serta pelatihan bagi pelaku UMKM pasca perlambatan ekonomi yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Selain itu, warga juga mengusulkan bantuan alat tangkap bagi nelayan berupa jaring dan sungkur udang untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Tak hanya itu, masyarakat turut menyampaikan kebutuhan penerangan jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) serta permintaan bantuan pemasangan KWH listrik di sejumlah titik lingkungan warga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ferry menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh usulan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Reses bukan sekadar seremonial. Ini kontrak politik saya dengan masyarakat. Hasilnya harus kelihatan,” pungkas Ferry. ***Red)