Pangkalpinang-jejakberitaonline.com – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Reskiansyah membuka secara langsung kegiatan rapat Koordinasi Persiapan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2019–2050 bersama Dewan Energi Nasional (DEN). di ruang Pasir Padi kantor Gubernur Babel ,Rabu (18/11/2026)
Rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan energi daerah dengan kebijakan energi nasional, sekaligus menyesuaikan perencanaan energi terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi, dan potensi sumber daya energi di Bangka Belitung.
Dalam sambutannya, Reskiansyah menyampaikan apresiasi kepada Dewan Energi Nasional serta seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam mempersiapkan perubahan RUED.
“Perubahan RUED bukan sekadar penyesuaian dokumen perencanaan, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan energi daerah tetap relevan, realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan energi nasional,” ujar Reskiansyah
Dijelaskan Reskiansyah perubahan RUED diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan sektor energi, mulai dari peningkatan kebutuhan listrik, ketersediaan pasokan energi, pengembangan energi baru terbarukan, hingga upaya konservasi energi dan pengurangan emisi karbon.
lebih lanjut di katakannya bahwa Sebagai wilayah kepulauan, Bangka Belitung juga membutuhkan perencanaan energi yang memperhatikan karakteristik geografis, potensi sumber daya lokal, serta pemerataan akses energi bagi masyarakat.
Dalam proses penyusunannya, Dinas ESDM Babel mengharapkan dukungan data dan masukan dari berbagai pihak, di antaranya PT PLN (Persero), PT TIMAH Tbk, PT Pertamina Patra Niaga, Badan Pusat Statistik (BPS), Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, serta perangkat daerah terkait.
Dewan Energi Nasional diharapkan dapat memberikan arahan dan pendampingan agar perubahan RUED berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta kebijakan energi nasional.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap perubahan RUED dapat menjadi landasan pembangunan energi yang berkelanjutan, berkeadilan, serta mendukung ketahanan dan kemandirian energi daerah.
“Diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar dokumen RUED yang dihasilkan berkualitas, dapat diimplementasikan, dan mampu mendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**** Red)
